Muzakir mengakui Bahasa Aceh hingga kini masih digunakan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, kegiatan adat, maupun aktivitas keagamaan.
Namun, perkembangan zaman turut memengaruhi intensitas penggunaannya, terutama di kalangan generasi muda.
Arus globalisasi, perkembangan teknologi digital, serta semakin dominannya penggunaan bahasa asing membuat penggunaan Bahasa Aceh di sejumlah ruang publik dan lingkungan pendidikan cenderung berkurang.
“Kita tidak dapat menutup mata bahwa arus globalisasi, perkembangan teknologi digital, serta semakin dominannya bahasa asing telah memengaruhi intensitas penggunaan Bahasa Aceh, terutama di kalangan generasi muda,” katanya.
Menurut Muzakir, kondisi tersebut perlu diantisipasi agar Bahasa Aceh tidak semakin kehilangan ruang dalam kehidupan masyarakat.
Sebab, pelestarian bahasa tidak sekadar mempertahankan alat komunikasi, tetapi juga berkaitan dengan cara berpikir, nilai-nilai, sejarah, kearifan lokal, dan identitas masyarakat Aceh.
“Tanggung jawab ini bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, lembaga pendidikan, tokoh adat, budayawan, akademisi, pelaku usaha, media massa, hingga masyarakat luas,” ujarnya.
Muzakir berharap rakor tersebut dapat memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam menjalankan Instruksi Gubernur Aceh.
Ia juga mendorong lahirnya strategi yang lebih inovatif agar bahasa, aksara, dan sastra Aceh semakin hadir dalam kehidupan sehari-hari.
Upaya tersebut, kata dia, sekaligus dapat menjadi bagian dari pengembangan sektor kebudayaan dan pariwisata Aceh.
Dengan demikian, pelestarian bahasa dan aksara Aceh tidak berhenti sebagai kebijakan administratif, tetapi benar-benar menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan diwariskan kepada generasi berikutnya.[]
