“Anggaran bencana bukan anggaran biasa. Di dalamnya ada kepentingan masyarakat. Karena itu harus digunakan secara tepat sasaran. Kalau ada dugaan penyimpangan, harus diperiksa dan ditindaklanjuti,” katanya.
Selain itu, SAPA berharap berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menjadi salah satu bahan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman apabila terdapat indikasi pelanggaran hukum. Namun, Fauzan menegaskan bahwa temuan BPK tidak serta-merta berarti telah terjadi tindak pidana korupsi.
“Kami tidak mengatakan setiap temuan BPK adalah korupsi. Tetapi kalau ada indikasi perbuatan melawan hukum atau kerugian negara yang belum selesai, tentu perlu dilakukan pendalaman,” jelasnya.
SAPA juga kembali menyoroti laporan sebelumnya mengenai dugaan kekurangan volume pekerjaan jalan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh Tahun Anggaran 2025. Fauzan meminta laporan tersebut diperiksa secara profesional dengan mengacu pada dokumen pekerjaan serta kondisi fisik di lapangan.
“Kami pernah menyampaikan laporan terkait dugaan kekurangan volume pekerjaan jalan pada Perkim Aceh. Kami berharap laporan seperti ini dapat ditelaah kembali. Periksa dokumennya, cek pekerjaan di lapangan, hitung volumenya dan lihat apakah ada kerugian negara. Kalau memang ditemukan unsur pidana, kami meminta proses hukum dilanjutkan,” katanya.
Menurut Fauzan, pengawasan masyarakat terhadap penggunaan uang negara merupakan bagian penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih. Karena itu, ia berharap Kejati Aceh membuka ruang komunikasi dengan masyarakat sipil, akademisi, media, dan organisasi kemasyarakatan.
