Tim Pemerintah Aceh terdiri dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh Teuku Robby Irza, Staf Khusus Gubernur Aceh Ermiadi Abdul Rahman, Kepalda Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal, dan Kepala Biro Hukum Setda Aceh Dr Amrizal.
Mereka diterima oleh Kepala Sub Direktorat Manajemen Informasi dan Operasional Kepelabuhan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Zainal Abdul Rahman dan Kepal Sub Direktorat Angkutan Laut Luar Negeri Kemenhub Gus Rional.
Pada pertemuan tersebut, kata Nurlis, Tim Pemerintah Aceh menyampaikan bahwa saat ini sedang menyusun Rapergub.
“Karena itu, Pemerintah Aceh memerlukan asistensi atau masukan teknis dari Kemenhub terkait regulasi perhubungan laut sebelum Ranpergub tersebut ditindaklanjuti pada tahapan berikutnya,” kata Nurlis.
Sisi Historis Krueng Geukuh – Penang
Sebagaimana diketahui, bahwa pembukaan palayaran Krueng Geukueh–Penang merupakan Visi dan Misi Gubernur Aceh dan telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2025–2029, yaitu dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025.
Sebetulnya pelayaran Krueng Geukeuh – Penang sudah pernah berjalan dengan kapal Ro-Ro Jatra III yang dioperasikan oleh PT. ASDP pada tahun 2015, sebagai solusi strategis untuk rantai pasok & konektivitas regional Aceh dalam lingkup IMT-GT. Namun operasional terhenti karena faktor regulasi.
Dari sisi historis, hubungan Aceh dan Malaysia, khususnya Penang, telah terjalin selama berabad-abad. Dalam masa Kesultanan Aceh, kawasan utara Selat Malaka termasuk Penang merupakan wilayah mitra dagang utama dalam perdagangan rempah dan hasil bumi.
