Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa Badan Strategi Kebijakan Kementerian Dalam Negeri Dr Rochayati Basra MPd serta para kepala Bappeda dan Kepala BPKD se-Aceh.
Usai menerima penghargaan, Kepala Bappeda Aceh Besar Agus Husni mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, Aceh Besar mendapat penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Pengelola Keuangan Berpredikat Baik dengan skor 80,379, kategori kapasitas fiskal rendah. Ini merupakan hasil dari kerja keras berbagai pihak,” ujar Agus Husni.
Menurutnya, skor 80,379 menunjukkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang dinilai efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Sementara kategori kapasitas fiskal rendah, kata Agus, menggambarkan kondisi kemandirian atau ruang gerak keuangan daerah yang masih terbatas karena tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Agus menjelaskan, IPKD merupakan salah satu instrumen penting untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Indeks tersebut dapat dianalogikan sebagai “rapor” yang menggambarkan kualitas pengelolaan keuangan publik, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan.
“Penghargaan ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” katanya.
IPKD merupakan instrumen penilaian yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020. Penilaiannya mencakup enam dimensi, yakni kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
