Ia berharap forum BKS dapat menghasilkan kesepahaman dan komitmen bersama untuk membangun pendidikan hukum yang semakin berkualitas.
Lima Agenda Strategis Dibahas
Dalam rapat kerja tersebut, terdapat lima agenda utama yang dibahas bersama. Pertama, pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Hukum yang ditargetkan terbentuk paling lambat pada akhir Desember 2026.
Kedua, rencana kegiatan Academic Visit and Collaboration ke Universiti Teknologi MARA (UiTM) dan Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) di Malaysia sebagai bagian dari penguatan kerja sama akademik internasional.
Ketiga, pemilihan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara BKS Dekan FH PTN Wilayah Barat periode 2026–2028 yang menghasilkan susunan kepengurusan baru.
Keempat, penetapan tuan rumah pertemuan selanjutnya, yakni Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) pada April 2027 dan Fakultas Hukum Universitas Jambi pada September 2027.
Kelima, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara FHISIP UT dan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (FH USK).
Rangkaian kegiatan tersebut dijadwalkan berlanjut pada Kamis (15/10/2026) melalui seminar internasional bertema “Global Challenges of Social and Technology Moderation in Crisis Response”.
Perkuat Kolaborasi Antarfakultas Hukum
Terpilihnya Prof. Zahratul Idami sebagai Bendahara BKS Dekan FH PTN Wilayah Barat periode 2026–2028 diharapkan dapat menjadi bagian dari penguatan peran FH USK dalam jejaring kerja sama pendidikan hukum nasional.
Melalui forum ini, para pimpinan fakultas hukum PTN Wilayah Barat berupaya memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menjawab tantangan pendidikan hukum, mulai dari pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas sumber daya manusia akademik, hingga pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.
