Dari total Rp 1,652 triliun tersebut, alokasi terbagi dua: porsi Pemerintah Provinsi Aceh sebesar Rp 824,82 miliar dan porsi 14 Pemerintah Kabupaten/Kota senilai Rp 827,26 miliar.
Di tingkat provinsi, realisasi belanja sudah mencapai Rp 323,97 miliar atau 39,28 persen. Dinas Pengairan menjadi motor utama dengan realisasi nominal terbesar mencapai Rp 122,02 miliar (59,00 persen).
Sementara dari sisi persentase, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mencatat serapan tertinggi hingga 98,40 persen (Rp 4,62 miliar), disusul Dinas Pangan 89,45 persen (Rp 2,33 miliar), BPKA 68,68 persen (Rp 34,31 miliar), dan Dinas Sosial 62,98 persen (Rp 15,43 miliar).
Beberapa dinas lainnya juga terus memacu belanja, seperti Dinas Pendidikan sebesar 49,62 persen (Rp 49,62 miliar), Dinas PUPR 30,18 persen (Rp 55,26 miliar), Dishub 30,28 persen, Indag 28,85 persen, BPBA 24,16 persen, Tanbun 23,20 persen, DKP 16,25 persen, dan Perkim 14,58 persen. Adapun BPSDM saat ini masih nihil serapan dari pagu Rp 10 miliar.
Untuk tingkat kabupaten dan kota, total belanja yang terealisasi tercatat Rp 297,99 miliar atau 36,02 persen.
Dari sisi persentase, Kabupaten Aceh Selatan memimpin dengan serapan 69,93 persen (Rp 35,33 miliar), dibuntuti Gayo Lues 66,58 persen (Rp 16,61 miliar), Aceh Tamiang 52,73 persen (Rp 19,42 miliar), dan Aceh Jaya 48,78 persen (Rp 14,38 miliar).
Secara nominal, Kota Banda Aceh mencatatkan belanja tertinggi senilai Rp 79,75 miliar (46,15 persen), diikuti Kota Lhokseumawe Rp 48,27 miliar (38,88 persen) dan Kota Langsa Rp 30,15 miliar (29,82 persen).
