Salah satu narasumber internasional, Dr. Noor Shuhadawati dari AIKOL IIUM Malaysia, memberikan perspektif mengenai kebijakan migrasi dan pengelolaan pekerja asing di Malaysia.
Kedaulatan Negara Harus Sejalan dengan Perlindungan Hak Migran
Seminar pertama di FH USK pada 16 November 2026 mengangkat tema tata kelola migrasi dan hukum keimigrasian dalam perspektif kedaulatan negara, hak asasi manusia, serta perlindungan pekerja migran.
Pembahasan menyoroti tantangan negara dalam mengatur mobilitas manusia lintas batas, menjaga keamanan wilayah, serta menjalankan pengawasan keimigrasian tanpa mengabaikan hak-hak dasar setiap individu.
Dalam diskusi tersebut, migrasi dipandang tidak sekadar persoalan administratif yang berkaitan dengan paspor, visa, izin tinggal, maupun dokumen perjalanan. Lebih dari itu, migrasi memiliki dimensi kemanusiaan yang mencakup hak atas pekerjaan layak, perlindungan dari eksploitasi, akses terhadap keadilan, dan jaminan hukum bagi kelompok rentan.
Khusus dalam konteks pekerja migran, pentingnya penempatan tenaga kerja sesuai prosedur, pengawasan praktik perekrutan, serta penguatan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri turut menjadi perhatian.
Keterlibatan BP3MI Aceh memperkuat pembahasan mengenai perlindungan pekerja migran secara menyeluruh, mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja di negara tujuan, hingga setelah kembali ke Tanah Air.
Aceh–Malaysia dan Tantangan Migrasi Nonprosedural
Seminar kedua yang berlangsung di FH UNIMAL, Lhokseumawe, pada 18 November 2026 memperluas pembahasan pada kebijakan keimigrasian Indonesia–Malaysia, pengelolaan migrasi lintas batas di Aceh, serta perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia.






