Dalam forum ini, Dr. Noor Shuhadawati menyampaikan perspektif akademik Malaysia mengenai kebijakan keimigrasian dan pengelolaan pekerja asing, termasuk tantangan hukum dalam memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja migran.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe memberikan perspektif kelembagaan pemerintah mengenai pengawasan mobilitas lintas batas, pengelolaan keimigrasian, dan pencegahan migrasi nonprosedural.
Isu tersebut memiliki relevansi khusus bagi Aceh yang secara geografis berdekatan dengan Malaysia. Mobilitas penduduk dan hubungan tenaga kerja antara kedua wilayah membutuhkan pengawasan serta koordinasi yang memadai.
Migrasi nonprosedural berpotensi meningkatkan kerentanan seseorang terhadap penipuan perekrutan, eksploitasi tenaga kerja, perdagangan orang, hingga terbatasnya akses terhadap perlindungan hukum.
Karena itu, pencegahannya membutuhkan pendekatan menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas layanan keimigrasian, edukasi mengenai prosedur migrasi yang aman, pengawasan perekrutan tenaga kerja, hingga penguatan koordinasi antarlembaga dan kerja sama internasional.
Forum tersebut juga menegaskan pentingnya menempatkan pekerja migran sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan martabat, bukan sekadar bagian dari arus perpindahan tenaga kerja antarnegara.
Perkuat Sinergi Akademisi dan Pemerintah
Pertemuan akademisi Indonesia dan Malaysia bersama instansi pemerintah dalam dua seminar tersebut menghadirkan perspektif yang saling melengkapi.
Akademisi Malaysia memberikan gambaran dari sisi negara tujuan pekerja migran, sedangkan akademisi Indonesia dan perwakilan pemerintah membahas tantangan dari perspektif negara asal.






