Kemudian Kepala Ombudsman Aceh tersebut juga menyampaikan permasalahan tapal batas antara Kecamatan Tanah Luas dan Paya Bakong yang berefek pada lemahnya pelayanan publik, dan kegaduhan ini berpotensi menimbulkan gesekan antar warga di kedua kecamatan tersebut. “Kami sarankan agar masalah ini segera diselesaikan secara cepat, tepat, dan bijaksana sebelum terjadinya sesuatu yang tidak kita harapkan” ujar Taqwaddin.
Selain itu, Kepala Ombudsman Aceh juga menyampaikan banyaknya pengaduan warga masyarakat kepada Ombudsman Aceh terkait kinerja aparatur desa yang kurang transparan dalam pengelolaan dana desa. “Banyaknya keluhan terkait rendahnya transparansi penggunaan anggaran desa bisa melemahkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Mohon ini mendapat atensi bapak bupati. Kami sarankan agar Bupati terbitkan Instruksi Kepada Semua Pemerintah Desa dan Instansi terkait lainnya tentang Wajib Transparansi Penggunaan Dana Desa serta Sanksi Hukumnya. Ungkap Taqwaddin.
Menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh Dr Taqwaddin kepadanya, Cek Mad akan menugaskan tim yang berkompeten untuk mengikuti bimtek dari Ombudsman. Sehingga harapan nantinya, Aceh Utara akan mendapatkan zona hijau untuk kategori standar pelayanan publik.
“Untuk ini, saya nanti akan menugaskan tim yang tepat. Kita juga mengakui bahwa selama ini banyak kelemahan dan keluhan dari warga terkait buruknya pelayanan dibeberapa dinas,” tegas Bupati Aceh Utara kepada tim dari Ombudsman.
Terkait dengan damkar, Cek Mad mengakui bahwa armada pemadam kebakaran dan perlengkapan petugas sangat kekurangan. Saat ini Aceh Utara sedang mengupayakan penambahan armada, dan untuk mensiasatinya sekarang, pihaknya bekerjasama dengan PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) untuk wilayah timur dan PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) untuk wilayah barat dalam rangka membantu masyarakat jika terjadi kebakaran.
