Pemerintah Aceh kembali mencatat tonggak penting dalam tata kelola pertanahan nasional. Pada Senin, 12 Mei 2026, Pemerintah Aceh bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergi Bidang Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang. Foto: Humas Aceh.
Jakarta, Acehinspirasi.com l Pemerintah Aceh kembali mencatat tonggak penting dalam tata kelola pertanahan nasional. Pada Senin, 12 Mei 2026, Pemerintah Aceh bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergi Bidang Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang.
Kesepakatan strategis ini menjadikan Aceh sebagai provinsi pertama di Indonesia yang memiliki mekanisme koordinasi formal dan terintegrasi dalam pertukaran data serta informasi spasial dengan pemerintah pusat.
Langkah tersebut dinilai sebagai terobosan besar dalam memperkuat tata kelola sumber daya alam yang transparan, berkelanjutan, dan berbasis kepastian hukum.
Dokumen kerja sama ditandatangani secara terpisah oleh Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, di Banda Aceh, serta Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, di Jakarta.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Dr. Bob Mizwar, SSTP, M.Si., yang hadir mewakili Pemerintah Aceh di Jakarta, menegaskan bahwa sinergi ini akan menjadi jawaban atas berbagai persoalan agraria yang selama ini dihadapi masyarakat.
“Dengan Nota Kesepahaman ini, upaya mempercepat proses legalitas lahan akan berdampak langsung pada kepastian usaha pekebun. Ini juga memberi opsi penyelesaian sengketa agraria yang lebih terintegrasi dengan pusat, termasuk mendorong optimalisasi program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Aceh,” ujar Bob Mizwar.
