Usman Lamreung mengingatkan bahwa pemerintah daerah bersama BPKS adalah dua instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap semua permasalahan yang muncul pada pelayanan di areal pelabuhan Balohan, tapi ini sepertinya tidak terlihat.
“Jadi yang menjadi pertanyaan, mau sampai kapan ini dibiarkan, sementara penumpang terus dirugikan dengan mutu pelayanan yang sangat rendah, sementara harga tiket kapal yang dibeli tetap dengan harga seperti biasa. Belum lagi soal kebersihan dan fasilitas umum lainnya yang kotor, mohon kepekaan semua pengambil kebijakan untuk segera dapat menyelesaikan,” ungkapnya.
Ia juga melihat peran Dewas BPKS juga sama sekali belum berperan sebagai pengawasan, apalagi memberikan solusi terhadap buntunya pengelolaan pelabuhan Balohan yang merupakan Aset terbesar BPKS.
“Jika sudah tidak mampu lebih baik mundur saja, ketimbang jalan-jalan terus, tetapi nihil kontribusi terhadap kemajuan BPKS,” pungkasnya.[]
