“Namun untuk saat ini belum ada tanda- tanda dilakukan perencanaan bertahap baik di Sabang maupun untuk Pulo Aceh,” tutur Usman.
Menurut hasil pantauan ujarnya, kepala BPKS lebih banyak menghabiskan Surat Tugas untuk tugas (Jakarta). Tapi perjalanan dinas tersebut tidak berdampak apapun bagi kemajuan Sabang dan Pulo Aceh.
“Nah, padahal yang stakeholder atau masyarakat tau peran Kepala sangat menentukan BPKS bisa berbenah,” ujarnya.
Balohan belum jelas sistem pengelolaan
Lebih jauh Usman mengatakan, lemahnya sistem managemen dan pengawasan internal, telah menyebabkan BPKS jalan ditempat, padahal BPKS sebagai badan layanan umum, harusnya berpenghasilan dari non pajak.
“Yang saya tau pajak saban tahun dibawah standar, yang ada hanya menghabiskan APBN, namun tidak ada hasil apapun, termasuk hasil dari pengelolaan pelabuhan Balohan nihil,” pungkasnya.
Selain itu, pelabuhan Balohan sudah dikembalikan kepada BPKS, namun sampai saat ini, pengelolaan Balohan belum juga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dan ironisnya belum ada kejelasan bagaimana sistem pengelolaannya.
“Memang pada saat belum pendapatan, ada yang dapat diambil dari berbagai aktivitas pelabuhan, seperti biaya labuh, pas masuk, uang parkir, dan berbagai jasa lainnya. Tapi sejak beberapa waktu, pengelolaan pelabuhan semuanya masih tidak jelas, sehingga tidak dapat dipungut biaya,” tuturnya.
Berlarut-larutnya kepastian siapa yang mengelola pelabuhan, mengakibatkan kerugian negara dan juga rendahnya kualitas pelayanan, yang akhirnya masyarakat merasa dirugikan.
