” Secara normatif metodelogi data BPS tidak diragukan, apalagi sudah ada istilah Basis Data Terpadu (BDT), sebuah instrumen komplit yang menjadi rujukan seluruh komponen para pengambil kebijakan, namun, terkadang BDT itu juga sering bermasalah dilapangan atau tidak upgrading dengan sasaran penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu contoh kasus. Buktinya, saat pemutakhiran data petugas PKH khususnya di Aceh baru-baru ini, banyak yang sudah tidak layak lagi menerima bantuan. Artinya masyarakat sudah keluar dari kemiskinan. Tentu dengan sirklus logika ini orang awam pun timbul pertanyaan tentang sejauh mana upgrading kualitas data yang digunakan oleh BPS untuk menentukan Aceh paling miskin di sumatera.” tanya Banta, yang juga akrab dengan dunia Penelitian tersebut.
Lebih lanjut, Banta Diman juga merasa heran mengapa Aceh selalu mendapat rangking termiskin di Sumatera, padahal kebijakan anggaran APBA dari dulu apalagi sekarang banyak juga program-program yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan. Dan, selalu pada saat yang bersamaan pula, ada dana Desa, ditambah lagi dengan program-program Nasional berkaitan dengan pengentasan kemiskinan yang berjalan koordinatif dengan Pemerintah Aceh.
” Tapi aneh, mengapa Aceh kok miskin terus. Padahal secara fakta, dan logika non metodelogi, kondisi ekonomi masyarakat di Aceh tidak sekomplek yang digambarkan oleh data-data kemiskinan itu sendiri. Kesimpulan akhirnya adalah kita mendukung Plt Gubernur mengajak institusi kampus untuk membantu melakukan survey terutama berkaitan dengan data kemiskinan, dan juga yang lebih penting yaitu keterlibatan Kampus dapat membantu pemerintah Aceh dalam berbagai bidang pembangunan.” tutup Banta.(R)
