Disebutkan juga kalau saat ini kementerian luar negeri Indonesia dan pemerintah Inggris telah menandatangani MoU dan melakukan pemetaan tentang kondisi dan tantangan yang ada untuk lebih lanjut bisa membantu mengentaskan masalah-masalah yang terkait dengan kesenjangan digital serta tantangan pembangunan secara umum.
Paparan dari Common Room dan DAP ini disambut baik oleh Mustari Mula (Kepala Diskominfo Sulbar). “Kami berharap program ini bisa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada di desa, agar mereka siap dalam menghadapi proses transformasi digital. Meski baru dilaksanakan di sembilan desa di Campalagian, mudah-mudahan ini bisa diadopsi menjadi program lanjutan pengembangan internet desa,” jelasnya.
Andi Muh. Yassin (sekretaris DPMD Sulbar) mengatakan, pihaknya juga mendukung implementasi program ini dengan mendorong kepala desa yang ingin meningkatkan pengembangan internet di wilayahnya. Upaya ini dapat dilakukan dengan menggelar musyawarah desa dan kemudian menganggarkan dana desa untuk pengembangan dan pemanfaatan internet untuk masyarakat desa. Hal ini tercantum dalam Permendesa No. 7 Tahun 2021 mengenai prioritas alokasi dana desa untuk program sesuai kewenangan desa, khususnya mengenai pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
“Program Marasa untuk internet desa yang merupakan bantuan dari provinsi, harus dilanjutkan komitmennya oleh desa. Campalagian bisa menjadi pilot project untuk desa yang Bumdesnya ingin bekerja sama. Pelatihan dari SIK juga menjadi pondasi penting untuk melakukan transformasi digital di tatanan masyarakat desa,” terang Emeralda Ayu Kusuma.
