Selain itu Pj Walikota juga menjelaskan ketertarikannya dengan Penerapan Syariat Islam di Aceh secara kaffah. “Walaupun orang Aceh, namun selama menjadi PNS, baru kali ini saya bertugas di Aceh. Saya sangat tertarik dengan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Bagaimana agar menyeimbangkan terselenggaranya pelayanan publik yang Islami dan tetap terjaganya toleransi,”Ungkapnya.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Aceh lebih lanjut juga menyampaikan terkait Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang akan segera dilakukan Ombudsman. “Penilaian tahun ini berbeda dengan tahun yang lalu, selain melihat standar pelayanan minimal, akan juga dicermati kompetensi pegawai dan penilaian masyarakat. Pemko Banda Aceh tahun lalu berada pada zona kuning, semoga tahun ini bisa meningkat nilainya dan masuk di zona hijau, mohon dukungan dan kerjasama Pak Pj Walikota beserta jajaran”, Imbuhnya.
Pj Walikota Banda Aceh menyambut baik agenda Ombudsman terkait penilaian ini, beliau menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Ombudsman pasti untuk perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Indeks persepsi masyarakat berbeda-beda, karena ada masyarakat yang puas dengan pelayanan, tetapi ada juga yang tidak puas. Namun kami tetap akan berupaya memberikan yang terbaik”, pungkasnya. []
