“Akses informasi merupakan bagian penting dalam partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah. Adanya partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik akan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, karena publik turut serta dalam proses pembuatan rancangan kebijakan dan mengawasi kebijakan tersebut,” ucapnya.
Dalam acara itu turut dihadiri oleh Ketua Komisi Informasi Aceh Arman Fauzi, Plh PPID Utama Aceh Safrizal AR dan tim PPID Pemerintah Aceh.
Kegiatan tahunan ini dilaksanakan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. KI Pusat diamanatkan menjalankan fungsi dan tugas mengawal pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik salah satunya melalui tahapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan kepada 372 Badan Publik yang terdiri dari Badan Publik tingkat Kementerian, Lembaga Negara, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Non Struktural, Badan Usaha Milik Negara dan partai politik.
Adapun kegiatan Monev yang bertema Digitalisasi Keterbukaan Informasi Badan Publik dalam Masa Recovery COVID-19 ini terdiri dari tahap pengisian kuesioner dan presentasi uji publik. Badan Publik akan dinilai kepatuhannya menerapkan Keterbukaan Informasi Publik dalam aspek sarana prasarana, jenis informasi, kualitas informasi, digitalisasi, komitmen organisasi, inovasi dan strategi serta aspek pengadaan barang dan jasa.
Tahapan Monev diawali dengan meluncuran aplikasi e-Monev dengan link e-monev.komisiinformasi.go.id pada tanggal 10 Agustus 2022. Di aplikasi tersebut, Badan Publik sampai 11 september 2022 mengisi kuesioner mandiri yang akan diverifikasi oleh KI Pusat. Pengisian verifikasi mandiri memiliki bobot nilai total 85.
