Berdasarkan catatan yang disampaikan pihak Ombudsman, Kepala Samsat UPTD Wilayah I Banda Aceh Teuku Hendra Faisal menjelaskan bahwa pihaknya tidak mempungkiri hal tersebut dan benar adanya.
“Untuk sementara, kita melakukan rekayasa lalu lintas dengan memasang water barier di badan jalan” sebut Hendra. Kemudian, pihak samsat memberikan kemudahan kepada wajib pajak (WP) dengan membuka gerai di Mall Pelayanan Publik (MPP) Pasar Aceh dan juga Samsat Keliling sebagai program unggulan.
“Namun, demi terciptanya pelayanan prima kepada publik, Samsat sangat bergantung juga terhadap kesiapan pihak perbankan. Seperti tersedianya mesin edc (elektronik data capture) untuk pembayaran non-tunai” ungkap Hendra. Dia berharap, agar pihak perbankan sesegera mungkin melakukan pembenahan guna menghindari banyaknya komplain dari masyarakat, sekaligus memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak.
Kepala Bidang Pendapatan BPKA, Saumi Elfiza menjelaskan kepada pihak Ombudsman bahwa saat ini pihaknya sedang melakulan upaya kerjasama dengan bank nasional untuk proses pembayaran non-tunai di kantor samsat. Sementara untuk mencegah kesemerautan dan antrian pada badan jalan yang berpotensi mengganggu publik lain, pihaknya berencana akan membangun loket baru untuk drive thru.
“Kita sedang membangun kerja sama dengan bank nasional untuk proses pembayaran non-tunai di samsat nantinya, dan rencananya akan dibangun drive thru tambahan untuk mengantisipasi antrian panjang” sebut Saumi.
Pada kesempatan tersebut, pihak Bank Aceh yang diwakili oleh Dedy, juga menyampaikan bahwa Bank Aceh sedang mengembangkan sistem selain mesin edc yang akan ditempatkan di kantor samsat nantinya. Selanjutnya Bank Aceh sedang memproses kartu debit dan bisa digunakan di mesin edc bank lainnya.
