Dengan adanya Bimtek, diharapkan para Keuchik (Kepala Desa) dan aparatur lainnya memiliki kemampuan teknis dan strategis dalam mengelola dana desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Peningkatan sumber daya manusia perlu, namun tetap memperhatikan situasi dan efesiensi anggaran” sebut Taqwaddin.
Selanjutnya, tambah Taqwaddin, bahwa pelaksanaan Bimtek juga mesti berkoordinasi dengan instansi terkait. Supaya masalah yang ingin dibedah dalam Bimtek tersebut terarah sesuai kebutuhan, dan yang paling penting tidak ada pemaksaan bahwa kegiatan tersebut harus diikuti oleh aparatur desa dengan menganggarkan dana dalam APBDes.
“Intinya, Ombudsman sepakat dengan kegiatan Bimtek. Tetapi jangan sampai terjadi kegaduhan karena memaksimalkan laba yang berujung pada masalah hukum” ungkap Taqwaddin.(*)
