Dalam pertemuan itu, KPT menjelaskan bahwa dari 139 perkara perdata yang ditangani oleh PT BNA selama 2023, sebagiannya terkait kasus-kasus pertanahan.
“Memang banyak juga kami tangani perkara terkait pertanahan di seluruh PN se-Aceh hingga pada upaya hukum banding ke sini.
Selain itu, ada juga PN yang menerima penitipan ganti rugi tanah sehubungan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, misalnya dalam pembangunan Waduk Keureuto, pembangunan jalan, termasuk jalan Tol, dan lain-lain,” Jelas Dr Suharjono.
Suharjono melanjutkan, kami berterima kasih kepada para pejabat Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota yang selama ini telah membantu memperlihatkan alas ha katas tanah sebagai dukungan alat pembuktian dalam penyelesaian perkara perdata pertanahan.
Dengan dukungan kantor pertanahan, maka putusan yang diambil oleh PN kami semakin pasti dan adil.
Mengakhiri pertemuan yang ramah ini, KPT meminta dukungan kepada Ka Kanwil BPN Aceh untuk membantu memproses balik nama terhadap tanah hibah dari Pemerintah Aceh untuk Mahkamah Agung RI yang direncanakan akan dibangun gedung baru untuk Pengadilan Negeri Tapaktuan.
“Mohon dukungannya Pak Mazwar, karena tanpa proses balik nama sertifikat yang atas nama Mahkamah Agung, maka sulit untuk kami dalam proses penganggaran”, pinta KPT yang dijawab oleh Ka Kanwil, siap Pak KPT akan kami proses sesegera mungkin jika sudah ada dokumen hibah dari Pemerintah Aceh” respon sigap dari Dr Mazwar. []
