Dikatakan Presiden, saat ini pemerintah telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah, bahkan Rencana Kerja Pemerintah. Akan tetapi yang belum ada adalah singkronisasi.
“Oleh sebab itu sinkronisasi penyusunan RKP tahun 2025 harus berdasarkan prinsip, sekali lagi, programnya harus in line, harus seirama, jangan sampai pusat ke kanan dan daerah ke kiri, kehilangan kita, akan kehilangan, semuanya harus in line, semuanya harus seirama, misalnya pusat ingin meningkatkan produksi pangan, daerah malah mengkonversi sawah menjadi property, ngak sinkron namanya,” ujarnya.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Aceh Bustami Hamzah SE, M.Si menyambut baik pesan-pesan Presiden Joko Widodo. Dia akan menerapkan pengelolaan anggaran sesuai dengan harapan kepala negara tersebut.
“Seperti yang dikatakan Bapak Presiden, harus singkron dengan begitu kita akan melakukannya demi kepentingan rakyat di daerah kita yaitu Aceh,” kata Pj Gubernur Aceh.
Begitupun dengan kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran. Menurut Bustami, pihaknya akan melakukan pemantauan secara menyeluruh dalam saat merealisasi anggaran. Tujuannya agar tidak ada anggaran negara yang meleset dari apa yang diharapkan.
“Pada intinya kita sangat sepakat tidak ada satu rupiah pun uang meleset selain untuk kepentingan rakyat. Anggaran yang diamanahkan untuk dikelola akan kita kelola dengan baik sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” ujarnya. [[
