“Harapan kami DPRA juga dapat memanggil Kepala ULP untuk mempertanyakan berbagai program pembangunan yang sampai sekarang belum di lelang oleh ULP, karena jika sudah di sahkan dalam APBA maka semua dokumen terhadap program tersebut sudah lengkap dan tinggal di lelang saja, tapi hamper setiap tahun ada saja yang tidak di tenderkan bahkan ditender pada akhir tahun sehingga banyak juga pekerjaan tersebut tidak selesai dan kemudian di putusakan kontraknya yang berdampak pada kerugian lebih banyak pihak termasuk rekanan, oleh karena ini, pengesahan APBA di yang lebih awal juga harus di ikuti dengan percepatan penyerapan anggarannya, percuma saja di sahkan lebih awal kalau serapannya melahirkan silpa nantinya” tegas Safar.
