“Kita patut menduga bahwa selama ini ada oknum-oknum pangkalan yang dengan sengaja menahan stok untuk menciptakan kelangkaan, agar harga bisa dimainkan.
Kalau memang ini yang terjadi, maka langkah terbaik adalah menyerahkan pengelolaan distribusi gas ke BUMG. Selain lebih transparan, BUMG juga akan lebih peduli terhadap kesejahteraan masyarakat karena mereka adalah bagian dari desa itu sendiri,” papar Bahrul dengan tegas.
Ketua Apdesi Bireuen ini berharap pihak pemerintah daerah dan pihak terkait segera menindaklanjuti usulan ini demi menghindari konflik berkepanjangan di masyarakat terkait harga dan distribusi gas elpiji subsidi.
“Kita tidak ingin lagi mendengar keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas atau harus membeli dengan harga yang tidak masuk akal. Ini harus menjadi perhatian serius,” pungkas nya.
Sebelumnya, seruan ini datang dari Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) agar Pj Gubernur Aceh untuk segera membuat kebijakan konkret dan tegas dengan mengalihkan pengelolaan distribusi gas elpiji 3 kg ke Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di setiap desa.
SAPA mengusulkan agar setiap desa memiliki satu pangkalan gas elpiji yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dengan pendataan ketat terhadap warga yang berhak menerima.
Dengan demikian, penyaluran gas elpiji dapat dipantau dan dijamin tepat sasaran.
Sementara Ketua APDESI Aceh, Muksalmina Asgara mengaku sangat mendukung usulan SAPA agar distribusi gas elpiji 3 kg dialihkan pengelolaannya ke Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di setiap desa.
