Partisipasi masyarakat menjadi modal dan aset penting dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pembangunan. Masyarakat tidak lagi menjadi objek, namun sudah berperan sebagai subjek pembangunan.
Di samping itu, penyelenggara pelayanan publik harus memberikan pelayanan yang berkualitas dengan mengacu pada standar pelayanan publik, di antaranya pelayanan yang tepat, murah, mudah, terjangkau, dan berkualitas. “Menuju pelayanan efisiensi dan efektivitas yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Pj Bupati Muhammad Iswanto SSTP MM yang mengikuti melalui via video Zoom, mengaku bersyukur atas penghargaan yang diraih Pemkab Aceh Besar. Menurutnya, penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus berupaya meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat.
Penghargaan ini bukanlah hasil yang instan, tetapi merupakan buah dari proses panjang yang melibatkan waktu, tenaga, dan kolaborasi berbagai pihak. “Saya mengapresiasi setiap upaya yang telah dilakukan dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat,” ungkap Muhammad Iswanto
Lebih lanjut, pada tahun 2024, penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan terhadap 25 Kementerian, 14 Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, 98 Pemerintah Kota dan 416 Pemerintah Kabupaten.
“Alhamdulillah, dari 416 Pemerintah Kabupaten, Pemkab Aceh Berhasil masuk ke zona hijau dengan meraih nilai 90,23 dan kategori A (berkualitas tertinggi), Capaian tersebut menjadi peningkatan yang membanggakan, karena dibandingkan pada tahun 2023 Pemkab Aceh hanya meraih nilai pada ketegori (B) kualitas tinggi,” pungkas Muhammad Iswanto.
