“Ini bukan hanya soal gaya debat, tapi soal substansi dan keaslian. Pemimpin yang tidak mampu tampil tanpa teks, menunjukkan kelemahan dalam memahami persoalan dan mengambil keputusan. Hal ini dapat menjadi indikasi ketidakmampuan mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan,” tambahnya.
Fauzan juga mengajak KIP Aceh untuk mengambil langkah progresif dengan mengadopsi format debat ini. Menurutnya, inisiatif ini sejalan dengan upaya memperkuat demokrasi yang lebih transparan dan akuntabel.
“Aceh membutuhkan pemimpin yang kuat dan mandiri, bukan yang hanya berperan sebagai corong dari pihak-pihak tertentu,” ungkapnya.
Selain itu, Fauzan meminta semua pihak, termasuk masyarakat, tokoh masyarakat, dan lembaga pemantau pemilu, untuk mendukung gagasan ini sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat.
“Ini adalah langkah untuk memastikan bahwa demokrasi di Aceh tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar menghasilkan pemimpin yang kredibel dan kompeten,” katanya.
Usulan ini, menurut SAPA, merupakan wujud tanggung jawab moral kepada masyarakat Aceh. Fauzan berharap debat tanpa teks menjadi tradisi baru yang tidak hanya meningkatkan kualitas pemilu, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi di Aceh.
“Rakyat Aceh tidak butuh pemimpin yang hanya pandai membaca teks, melainkan sosok yang memiliki integritas, keberanian, dan pemahaman mendalam terhadap masalah-masalah daerah. Kami optimis, langkah ini akan membawa Aceh ke arah demokrasi yang lebih baik,” pungkas Fauzan Adami. ***
