Safrizal menambahkan bahwa UUPA memungkinkan pembentukan lembaga-lembaga khusus untuk mendukung reintegrasi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke masyarakat sipil. Selain itu, regulasi ini juga membuka jalan bagi pembentukan partai politik lokal, di mana banyak mantan anggota GAM kini aktif dalam kancah politik, termasuk di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). “Sebagian dari 81 anggota DPRA saat ini adalah mantan kombatan GAM,” ujar Safrizal.
Safrizal berharap pengalaman Aceh dalam pengelolaan pemerintahan paskadamai dapat memberikan manfaat bagi Bangsamoro dalam mewujudkan stabilitas dan kesejahteraan di wilayah mereka.
Sekjen Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM), Suharto Ambolodto, menjelaskan BARMM adalah wilayah otonomi khusus di Filipina yang dibentuk berdasarkan Bangsamoro Organic Law (BOL) pada tahun 2018. Wilayah ini meliputi provinsi-provinsi dengan mayoritas penduduk Muslim.
Pendirian BARMM merupakan bagian dari implementasi perjanjian damai antara Pemerintah Filipina dan kelompok separatis Moro Islamic Liberation Front (MILF), yang bertujuan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di wilayah Mindanao. Konflik tersebut telah berlangsung selama lebih dari empat dekade dan menyebabkan ribuan korban jiwa serta pengungsian massal.
“Sebagai daerah otonomi khusus, BARMM memiliki pemerintahan sendiri yang mencakup parlemen beranggotakan 80 orang dan 15 kementerian yang bertanggung jawab atas berbagai urusan domestik,” ujar Suharto. Wilayah ini diatur oleh hukum lokal dengan tetap berada di bawah kedaulatan Filipina. BARMM diberi wewenang untuk mengelola sumber daya alamnya, mengembangkan ekonomi, dan melaksanakan hukum Islam di komunitas Muslim.
