Dalam rilisnya itu, Auzir juga katakan, KIP Aceh Timur patut diduga telah berkonspirasi secara sangat terstruktur,sistematis dan massif dengan oknum penyelenggara Pilkada lainnya secara berjenjang sampai ke level bawah
Tidak hanya itu saja, Panwaslih Ad Hoc Aceh Timur yang bertugas melakukan pengawasan terkesan tutup mata terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi di lapangan.indikasinya adalah dengan adanya intervensi atau tekanan kepada sejumlah jajaran Sekretariat dan Komisioner Panwaslih Kecamatan yang menerima laporan pelanggaran untuk menganulir laporan dengan berbagai macam alasan yang tidak rasional,”katanya.
Ada pola pergerakan yang sangat terorganisir lintas penyelenggara Pilkada untuk memenangkan salah satu Paslon dan ini menjadi salah satu fakta tidak terbantahkan terkait adanya potensi Terstruktur, Sistematis dan massif. makanya jangan heran bila ada organisasi kepala desa yang berani terang-terangan termasuk PNS/ASN mendukung paslon tertentu tanpa ada tindakan atau sanksi hukum padahal acuan terkait ketidaknetralan aparatur pemerintahan desa dan PNS/ASN itu ada di diatur dalam pasal 70 dan 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada..
Karena itu pengajuan gugatan sengketa pilkada oleh Paslon Nomor urut 1 ke Mahkamah Konstitusi adalah perjuangan untuk mendapatkan keadilan dengan bukti-bukti yang ada sehingga apapun hasilnya nanti adalah untuk memastikan bahwa Pilkada di Aceh Timur berjalan secara demokratis dan tanpa manipulasi,”uangkap Auzir Fahlevi SH Ketua Gerakan Masyarakat Partisipatif(GeMPAR).
