Ia mengungkapkan bahwa sebagian masyarakat yang terdaftar dalam JKA mungkin tidak memerlukan bantuan alias mereka dari golongan menengah ke atas, sementara mereka yang benar-benar membutuhkan layanan kesehatan justru ditanggung dengan layanan layanan BPJS Kesehatan.
“Artinya kita membayar tapi masyarakat kita tidak menggunakan layanan JKA ini,” ujar gubernur.
Padahal anggaran yang jumlahnya ratusan miliar tersebut bisa saja dialihkan ke program sosial lain atau pembangunan infrastruktur di Aceh.
Gubernur Aceh menegaskan bahwa pembenahan data ini bukan hanya soal JKA, tetapi juga untuk berbagai program sosial lainnya.
“Ke depan, kita akan memperkuat sistem satu data daerah, yang akan memungkinkan seluruh program kita lebih terarah dan tepat sasaran. Kami ingin memastikan bahwa anggaran digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat Aceh,” ujar Gubernur.
Dengan adanya kesepakatan bersama untuk memperbaiki dan memverifikasi data secara menyeluruh, diharapkan layanan kesehatan dan program-program sosial lainnya dapat berjalan lebih efektif, mengurangi angka kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Senada dengan gubernur, Wakil Gubernur Fadhlullah, menyatakan pentingnya memprioritaskan masyarakat menengah ke bawah dalam program JKA.
“JKA seharusnya memfokuskan pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama masyarakat menengah ke bawah. Jangan sampai kita membayar premi untuk mereka yang tidak memanfaatkan layanan kesehatan ini,” ujar Fadhlullah.
Ia juga menegaskan bahwa data yang lebih lengkap dan jelas akan membantu pemerintah dalam menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan layanan kesehatan dari program ini.
