Menurutnya, Disbudpar Aceh seharusnya fokus pada program-program strategis yang mendorong pengembangan pariwisata dan kebudayaan, serta membuka ruang investasi di sektor tersebut.
Sementara program acehtourismtravel yang menjadi inti kegiatan ini telah berulang kali muncul dalam tahun-tahun sebelumnya.
“Kita butuh inovasi, bukan pengulangan. Promosi digital itu penting, tapi tidak cukup hanya dengan artikel dan foto. Aceh perlu strategi branding yang kuat, ekosistem kreatif, pelibatan komunitas lokal, hingga integrasi budaya ke dalam produk wisata. Disbudpar sepertinya butuh dorongan besar untuk keluar dari zona nyaman,” tambahnya.
Maulana menyarankan agar Pemerintah Aceh segera melakukan evaluasi terhadap kinerja dan arah program Disbudpar.
Ia juga mendorong agar penggunaan anggaran publik lebih diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai tambah tinggi dan menjawab kebutuhan zaman.
“Kalau programnya begitu-begitu saja, bagaimana bisa sektor pariwisata Aceh berkembang? Kita ini bersaing dengan provinsi lain yang promosinya sudah jauh lebih modern, lebih interaktif, bahkan melibatkan teknologi augmented reality, virtual tour, dan lainnya. Sementara kita masih main di artikel dan foto,” sindirnya.
Relawan TIK Aceh menekankan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata seharusnya menjadi motor penggerak inovasi pariwisata berbasis budaya Aceh yang kaya.
Namun jika tidak ada pembaruan visi dan ide, maka kepercayaan publik terhadap instansi ini dikhawatirkan akan terus menurun. ***
