Dalam rapat bersama antara Pemko Subulussalam dan manajemen PT MSB II yang digelar beberapa hari lalu, Wakil Wali Kota Subulussalam, M. Nasir, secara tegas menyatakan bahwa perusahaan tidak diperbolehkan beroperasi sebelum seluruh dokumen perizinan dipenuhi.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh pihak legislatif sebagai bentuk pengawasan bersama.
Namun, kata Jhoni aktivis muda Subulussalam hanya dua hari setelah keputusan tersebut, perusahaan kembali melanjutkan aktivitasnya.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan warga. “Ada apa ini, apakah dokumen perizinan sudah dilengkapi,” keluh Jhoni
Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, jelas bahwa setiap kegiatan usaha wajib memiliki persetujuan lingkungan sebelum mulai beroperasi. Persetujuan ini mencakup dokumen Amdal atau UKL-UPL yang menjadi dasar diterbitkannya izin lingkungan.
“Undang-undang ini berlaku untuk semua warga negara, tanpa kecuali. Maka jika perusahaan tetap beroperasi tanpa izin lengkap, ini adalah bentuk pelecehan terhadap hukum dan terhadap marwah Pemerintah Kota Subulussalam,” tambah Jhoni.
“Mau dibawa kemana marwah Kota Subulussalam yang kita cintai ini, para pemangku kebijakan semua nya telah menyatakan untuk menutup sementara tetapi hanya beberapa hari saja dihentikan, apakah mereka menganggap para pemangku kebijakan ini hanya sebatas angin lalu saja,” ujar Jhoni
Jhoni Ketua Pemuda Sultan Daulat itu berharap dengan Pemerintah Kota Subulussalam mengenai langkah selanjutnya terhadap operasional PT MSB II, kami menanti ketegasan Pemerintah dalam menegakkan aturan, guna menjaga lingkungan dan menegakkan wibawa pemerintahan. (khadafi)
