Selain masyarakat umum, kebutuhan rumah juga mendesak bagi mantan kombatan. Menurutnya, lebih dari 1.500 eks kombatan belum memiliki rumah layak huni dan saat ini sudah terdata secara administratif.
Kepala Dinas Perkim Aceh, Aznal Zahri, menjelaskan bahwa sejak 2008 hingga 2024, Pemerintah Aceh telah membangun 39.685 unit rumah layak huni di seluruh kabupaten/kota dengan total anggaran lebih dari Rp3,1 triliun. Penerima manfaat mencakup fakir, miskin, penyandang disabilitas, serta anak yatim dan piatu.
“Tahun ini dialokasikan pembangunan 2.000 unit rumah dengan anggaran Rp204 miliar. Sudah 1.470 calon penerima diverifikasi. Data penerima dipublikasikan agar masyarakat dapat ikut mengawasi,” kata Aznal.
Ia juga menyebut bahwa Pemerintah Aceh mengusulkan tambahan dukungan pembangunan dari pusat untuk 100 ribu unit rumah dalam jangka panjang, guna menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup warga.
Menanggapi hal tersebut, Wamen Fahri Hamzah menekankan pentingnya rumah tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai aset produktif yang menjadi dasar aktivitas ekonomi masyarakat.
“Pemerintah ingin rumah menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi. Maka penting bagi daerah untuk memastikan rakyat memiliki tanah untuk tempat tinggal,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas kawasan permukiman yang dulu dibangun pascatsunami agar tidak menjadi kawasan kumuh. Renovasi diperlukan agar lingkungan tetap layak huni.
“Aceh punya pengalaman luar biasa dalam pembangunan perumahan. Ini bisa jadi pelajaran nasional dalam menata kota di masa depan.
