Sasaran utamanya sebut Kasdam IM adalah rakyat Aceh, tanpa membeda suka dan latar belakang. “Di Aceh sudah ada forum komunikasi BUMN. Nah, melalui forum tersebut juga dapat dimaksimalkan untuk pembangunan Aceh, sehingga iklim investasi menjadi baik, guna menarik investor ke Aceh,” jelasnya.
Menurut Kasdam IM, sudah saatnya, Pemerintah Aceh bersama jajaran bekerja nyata, memberdayakan ekonomi rakyat, terutama di sektor perkebunan dan pertanian, khususnya cetak sawah baru.
“Saatnya kita bergerak ke arah “politik pemberdayaan ekonomi rakyat. Tidak semata-mata politik di parlemen,” ajak Kasdam IM, Brigjen TNI A. Daniel Chardin, usai pertemuan.
Pertemuan itu semakin menarik, sebab berbagai pendapat muncul. Misal dari Ketua DPR Aceh Tgk Sulaiman yang memaparkan berbagai persoalan, terkait pembahasan dan realisasi APBA 2018 dan 2019.
“Tahun lalu kita Silpa Rp 2 triliun dan tahun ini saya pastikan akan lebih besar. Sebab, hingga saat ini baru terealisasi hanya 30 persen,” jelasnya.
Tgk Ni, Abu Razak, Sarjani Abdullah (mantan Bupati Pidie), Staf Khusus Wali Nanggroe, Dr. Muhammad Raviq, menyambut baik program cetak sawah baru tersebut. “Tapi, saya hanya mau konfirmasi saja Pak Pangdam, apakah Bapak ada menerima surat tembusan dari Kemendagri mengenai pembatalan Qanun Bendera dan Lambang Aceh,” tanya Ketua Komisi I DPR Aceh Azhari Cage, yang disambut tawa peserta pertemuan.
“Saya pastikan tidak ada dan bagi saya tidak masalah. Hanya saja, kalau bisa dirubah sedikit saja, biar masalah bendera cepat selesai,” jawab Pangdam. “Ayo, setelah ini kita makan siang bersama di Rumah Makan Abu Razak,” kata Wali Nanggroe, mengakhiri pertemuan tersebut.***
