Ia menyayangkan banyak lahan petani yang layak dibantu, namun malah dikalahkan oleh lahan milik perusahaan. “Rakyat dirugikan, sementara pihak yang sudah mendapat fasilitas malah diberi bantuan lagi,” katanya.
Mahmud mendesak Kapolda Aceh dan Kejati Aceh segera membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini.
Ia juga membuka kemungkinan bahwa modus serupa terjadi di daerah lain, termasuk Kota Subulussalam.
“Jangan tunggu rakyat turun ke jalan. Kami akan menindaklanjuti kasus ini dengan aksi jika aparat tidak bergerak.
Uang miliaran rupiah dari program PSR harusnya dinikmati petani, bukan disedot oleh oknum yang memanfaatkan celah,” tegas Mahmud.
Alamp Aksi Aceh menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan mengumpulkan data lapangan.
“Kami ingin memastikan bahwa program PSR benar-benar memberi manfaat maksimal untuk rakyat, sesuai niat Presiden, dan tidak menjadi bancakan oknum,” pungkasnya. []
