Aliansi Masyarakat Cinta Aceh Timur, penggagas aksi demonstrasi “Medco Jilid II” pada Senin (4/11). Foto: Istimewa
Aceh Timur, Acehinspirasi.com l Aliansi Masyarakat Cinta Aceh Timur, penggagas aksi demonstrasi “Medco Jilid II” pada Senin (4/11), kembali mendesak Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) untuk memperketat pengawasan terhadap implementasi Program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) yang dijalankan oleh PT Medco E&P Malaka selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok A.
Menurut penggagas aksi, Nuraki, izin legal semata tidak cukup untuk menjamin kelancaran proyek migas jangka panjang.
Ia menekankan bahwa penerimaan masyarakat lokal harus dibangun melalui komunikasi sejak dini, transparansi, serta pelaksanaan program berbagi manfaat yang terukur dan berkelanjutan.
“BPMA memiliki kewenangan untuk memastikan kepatuhan Kontraktor KKS terhadap regulasi PPM. Anggaran program ini berasal dari biaya operasional produksi migas Blok A yang pada akhirnya ditanggung oleh pemerintah melalui skema cost recovery,” ujar Nuraki, Selasa (5/11).
Nuraki menjelaskan, desakan pihaknya didasari oleh evaluasi pelaksanaan program PPM PT Medco E&P Malaka selama tujuh tahun terakhir yang dinilai belum efektif, tidak tepat sasaran, serta minim transparansi. Akibatnya, program tersebut belum memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi.
“Pengawasan yang lebih ketat dari BPMA diharapkan dapat memastikan alokasi dana dan pelaksanaan program PPM sesuai Rencana Induk Program Pengembangan Masyarakat (RIPPM), sehingga dana miliaran rupiah setiap tahunnya benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kecemburuan sosial, dan menjaga hubungan harmonis antara perusahaan dengan warga lokal. Karena pada akhirnya, izin sosial (social license to operate) sangat menentukan kelancaran operasional perusahaan,” tegasnya.
