Alfian, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA). Foto/dok. Acehinspirasi
Banda Aceh, Acehinspirasi.com l Masyarakat Transparansi Anggaran (MaTA), Almenilai proses penyerahan dan pembahasan Rancangan KUA-PPAS 2026 antara Pemerintah Aceh dan DPRA berlangsung tidak seperti biasanya serta berpotensi mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kalau dokumen sebesar KUA-PPAS diserahkan hari Rabu dan langsung dijadwalkan paripurna dua hari kemudian, itu jelas tidak normal. Ini bukan dokumen yang bisa dibaca sekilas, apalagi dibahas serius dalam waktu dua hari. pertanyaannya kemudian, apa mungkin dua hari selesai dibahas dan melahirkan RAPBA yang berkualitas?”
Menurutnya, dalam praktik yang lazim, penyerahan KUA-PPAS dilakukan secara resmi melalui rapat paripurna DPR Aceh. pada kesempatan itu Pemerintah Aceh biasanya menyampaikan tema pembangunan tahun berikutnya, target pendapatan dan belanja, sasaran prioritas, serta fokus pada isu-isu strategis seperti penurunan angka kemiskinan dan peningkatan layanan dasar. jadi arah pembangunan Aceh 2026 jadi jelas.
“Jadi bukan diserahkan diam-diam di ruang tertutup. paripurna itu forum resmi dan terbuka agar publik tahu arah pembangunan daerah ke depan bagaimana”.
MaTA menilai proses yang tertutup dan supercepat seperti ini justru menimbulkan dugaan bahwa pembahasan sudah dilakukan secara informal, sudah di atur artinya ada pembahasan di luar mekanisme resmi yang seharusnya transparan.
“Kita tidak menolak percepatan, tapi percepatan jangan sampai mengorbankan kualitas dan keterbukaan. publik berhak tahu bagaimana arah kebijakan anggaran disusun dan sejauh mana kepentingan masyarakat diakomodir,” tegasnya.
