Ia juga mengingatkan bahwa KUA-PPAS adalah dokumen strategis yang menentukan arah RAPBA, sehingga harus dibahas secara mendalam oleh komisi-komisi dan badan anggaran. “Kalau prosesnya hanya formalitas dua hari, sulit diharapkan RAPBA yang dihasilkan nanti bisa menjawab persoalan pembangunan, kemiskinan, atau pelayanan publik,”
MaTA mendesak DPRA dan Pemerintah Aceh untuk membuka dokumen KUA-PPAS 2026 ke publik dan memberi waktu yang wajar untuk pembahasan substantif. sehingga publik tidak menilai anggaran 2026 telah di bajak oleh kebijakan politik yang cenderung merugikan Aceh secara keseluruhan dan menguntungkan bagi tertentu saja.
“Jangan hanya mengejar ketepatan waktu pengesahan, tapi abaikan kualitas anggaran. Kalau pembahasannya kejar tayang, APBA nanti hanya jadi angka-angka tanpa arah dan jelas merugikan bagi rakyat Aceh.
kita sudah berjanji membangun Aceh menuju kesejahteraan artinya visi membangun Aceh secara memyeluruh menjadi misi bersama, bukan anggaran Aceh di jadikan banjakan bagi para elit dan itu jelas tidak mencerminkan perubahan yang selama ini di sampaikan. []
