Selain itu, pemerintah saat ini juga tengah menjajaki skema renovasi rumah terdampak banjir bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Upaya tersebut dilakukan untuk mempercepat proses renovasi agar para pengungsi dapat segera kembali ke tempat tinggal mereka.
Dalam sesi dialog, para peserta pertemuan mengapresiasi langkah Sekda yang telah menginisiasi agenda tersebut serta menyampaikan berbagai masukan penting terkait kondisi faktual di lapangan. Mereka menyoroti sejumlah kebutuhan mendesak, seperti air bersih, alat berat untuk membuka akses, fasilitas MCK, dapur umum, obat-obatan, serta posko kesehatan yang lebih merata di setiap desa guna memudahkan masyarakat memperoleh layanan kesehatan dasar.
Para relawan dan NGO juga menekankan perlunya peningkatan transparansi dalam penyaluran bantuan serta penyediaan informasi terpadu mengenai keberadaan posko, alur mobilisasi logistik, dan mekanisme distribusi bantuan. Kejelasan target pemerintah terkait pembukaan akses transportasi turut menjadi perhatian karena sangat memengaruhi kelancaran penyaluran bantuan ke wilayah terdampak.
Selain itu, peserta pertemuan turut mengangkat isu strategis lainnya, termasuk pentingnya advokasi terhadap praktik illegal logging yang dinilai turut memperburuk dampak bencana. Mereka juga meminta konsolidasi data terkait wilayah terisolir, penyusunan standar prioritas penerima bantuan, serta penetapan tata kelola yang jelas dari fase tanggap darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Seluruh masukan tersebut disampaikan sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor agar penanganan bencana dapat berlangsung lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
