Ia menegaskan praktik serupa kerap berulang di proyek pemerintah daerah akibat lemahnya pengawasan. “Kalau aparat diam, pola ini akan terus hidup. BPBD seharusnya fokus pada keselamatan rakyat, bukan menjadikan bencana sebagai ladang basah,” katanya.
Menanggapi tudingan tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Gayo Lues, Mihaimini, membantah adanya mark-up anggaran. Ia menegaskan seluruh proses telah berjalan sesuai mekanisme.
“Ini tidak benar, secara teknis sudah melalui proses LPSE,” kata Mihaimini kepada media ini melalui WhatsApp, Senin (22/12/2025).
Menurut Mihaimini, BPBD Gayo Lues memiliki dana insentif dari pemerintah pusat yang mensyaratkan kelengkapan Dokumen Eksekutif Desain (DED).
“Kita ada dana insentif dari pemerintah pusat dan membutuhkan DED. Seharusnya jadwal sudah diserahkan ke kabupaten/kota penerima dana, namun karena terjadi bencana, pelaksanaannya sempat tertunda,” jelasnya.
Ia menambahkan, pencairan dana dari pemerintah pusat mensyaratkan usulan yang lengkap, termasuk perencanaan teknis.
“Usulan ke pemerintah pusat harus lengkap dengan perencanaannya. Kalau ada persoalan, itu bisa dikomunikasikan dengan LPSE,” tambahnya.
Meski demikian, Munandar kembali mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Inspektorat, Kejaksaan, dan Kepolisian diminta membedah dokumen perencanaan, menelusuri proses tender, memeriksa perusahaan penyedia, serta menilai kewajaran harga.
Ia menilai, jika dugaan penyimpangan anggaran kebencanaan ini dibiarkan, maka yang terancam bukan hanya keuangan daerah, tetapi juga kepercayaan publik.
