Sementara itu, untuk klaster pengungsian, fokus dialihkan pada penyediaan hunian jangka panjang melalui komitmen Pemerintah Pusat dalam membangun Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap).
Sekda Aceh, M. Nasir, menegaskan bahwa Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten akan terus mengawal proses pembangunan ini agar berjalan maksimal dan tepat waktu.
Sektor kesehatan juga menunjukkan progres positif dengan kembalinya operasional mayoritas rumah sakit dan puskesmas di wilayah terdampak, yang kini diperkuat oleh dukungan tenaga kesehatan serta dokter dari seluruh Indonesia.
Di sisi lain, klaster pendidikan mendapat perhatian khusus mengingat masifnya kerusakan fasilitas sekolah. Guna mengatasi hal tersebut, Pemerintah Aceh telah melakukan kebijakan pergeseran anggaran yang dialokasikan khusus untuk pengadaan kebutuhan dasar siswa, mulai dari seragam, buku sekolah, hingga penyediaan mobeier guna menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar.
“Kami juga telah mengerahkan 4.000 ASN ke Aceh Tamiang khusus untuk membersihkan sekolah-sekolah dan dayah agar proses belajar mengajar dapat segera berjalan optimal,” tambah M. Nasir.
Guna memastikan pemulihan wilayah terdampak bencana berjalan sistematis dan komprehensif, Pemerintah Aceh saat ini tengah memprioritaskan penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Langkah ini diambil sebagai acuan utama dalam pembangunan kembali infrastruktur dan pemulihan sosial-ekonomi masyarakat di seluruh kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor.
