Rakor dibuka oleh Menko PMK Pratikno. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra.
Satgas ini, kata Pratikno, dibentuk untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan terkoordinasi dan terarah. “Prinsipnya adalah membangun lebih baik dan lebih tangguh, tidak sekadar mengembalikan kondisi seperti semula,” ujarnya.
Menko PMK menjelaskan bahwa Satgas memiliki tugas strategis dalam mengoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi lintas kementerian dan lembaga, serta melakukan pelaporan secara berkala kepada Presiden dan Wakil Presiden. Pelaporan dilakukan setiap dua bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Sementara itu, Tim Pelaksana melaporkan perkembangan implementasi minimal setiap bulan.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas menegaskan pentingnya penguatan koordinasi dan percepatan tindak lanjut di lapangan. Koordinasi antaranggota Satgas akan dilakukan secara rutin guna memastikan setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.
Dalam rakor ini juga dipaparkan sejumlah skala prioritas percepatan, khususnya di sektor pendidikan. Prioritas tersebut meliputi percepatan penetapan relokasi sekolah yang rusak berat atau hanyut, pelaksanaan program cash for work melalui Dana Siap Pakai (DSP) dengan melibatkan masyarakat, serta pembangunan gedung pendidikan yang memenuhi standar struktur tahan gempa dan banjir.
