Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan penyaluran tunjangan guru, pemberian dukungan operasional bagi sekolah terdampak, serta penguatan pendidikan kebencanaan melalui Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam kesempatan tersebut menyampaikan sejumlah hal terkait kondisi dan penanganan pascabencana hidrometeorologi di Aceh.
“Terkait skema penanganan pascabencana, kami berharap dapat memperoleh penjelasan dari Pemerintah Pusat mengenai mekanisme yang saat ini dikoordinasikan oleh Satgas nasional, termasuk tahapan penugasan serta dukungan sektoral yang akan diberikan kepada Pemerintah Aceh dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Mualem.
Mualem juga menanyakan mengenai masa transisi dari tanggap darurat menuju tahap pemulihan, mengingat hingga saat ini masih terdapat wilayah terdampak yang penanganannya belum sepenuhnya tuntas.
“Di sisi lain, dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana atau R3P harus segera ditetapkan, sementara masa tanggap darurat belum sepenuhnya berakhir. Kami khawatir apabila memasuki masa transisi, dukungan dan perhatian nasional menjadi kurang optimal,” sebutnya.
Hal itu, tambahnya, juga berkaitan dengan akan masuknya bulan suci Ramadhan, di mana kebutuhan masyarakat meningkat secara signifikan.
“Selama masa tanggap darurat, Pemerintah Aceh telah menerapkan kebijakan pembebasan barcode SPBU sehingga distribusi BBM dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan antrean di setiap SPBU di Aceh,” katanya.
