Oleh: Yulindawati SH. Aktifis Perempuan
Aceh kerap dipromosikan sebagai Serambi Mekkah, negeri dengan identitas syariah yang dijaga melalui aturan, simbol, dan retorika moral. Namun di balik slogan kesalehan itu, publik terus disuguhi ironi: pejabat yang justru paling lihai melanggar nilai dan norma, sambil berlindung di balik jabatan dan kuasa.
Salah satu pola paling kentara adalah bagaimana sebagian pejabat menggunakan jabatannya secara semena-mena untuk kepentingan pribadi.
Kekuasaan tidak lagi dipahami sebagai amanah, melainkan sebagai alat menaklukkan sistem, hukum, bahkan manusia. Aturan yang ketat bagi rakyat kecil mendadak lentur ketika berhadapan dengan elite.
Lebih menyedihkan, praktik ini sering berjalan beriringan dengan budaya patriarki yang mengakar kuat. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi objek, bukan subjek.
Relasi kuasa timpang dilegitimasi atas nama adat, agama, bahkan “hak laki-laki”. Di negeri yang mengklaim menjunjung tinggi syariah, keadilan justru sering kalah oleh maskulinitas kekuasaan.
Nilai dan norma yang seharusnya menjadi fondasi pemerintahan bersih justru dilanggar secara terang-terangan. Etika publik runtuh, rasa malu menghilang.
Pelanggaran hukum tak lagi dipandang sebagai aib, selama dilakukan oleh orang yang “punya posisi”. Di sini, syariah kerap berhenti pada razia moral di jalanan, bukan pada keberanian menertibkan elite.
Fenomena lain yang tak kalah mencolok adalah pejabat yang mendadak kaya setelah menjabat. Rumah bertambah, kendaraan berganti, gaya hidup melonjak, sementara rakyat masih berkutat dengan kemiskinan struktural dan layanan publik yang timpang.
