Lebih ironis lagi, sebagian aktivis justru ikut mereproduksi budaya patriarki dan feodalisme yang sama. Mereka lantang di forum, namun diam ketika kekuasaan melanggar etika.
Mereka fasih bicara demokrasi, tetapi gagap ketika harus mengkritik pejabat yang memberi mereka panggung dan fasilitas. Kritik kehilangan arah, dibungkam bukan oleh represi, melainkan oleh kenyamanan.
Hilangnya fungsi kontrol ini menciptakan ruang hampa yang berbahaya. Ketika mahasiswa dan organisasi sosial memilih diam, kekuasaan berjalan tanpa rem.
Pelanggaran nilai dan norma tak lagi mendapat perlawanan moral. Yang tersisa hanyalah kritik di warung kopi dan media sosial, tanpa konsistensi gerakan dan keberanian kolektif.
Aceh hari ini bukan hanya menghadapi krisis kepemimpinan, tetapi juga krisis kesadaran kritis. Tanpa mahasiswa yang berani, tanpa organisasi sosial yang independen, penyalahgunaan jabatan akan terus dinormalisasi.
Sejarah mencatat: kekuasaan yang tidak dikontrol akan selalu menyimpang. Dan ketika para penjaga nurani memilih bungkam, maka kerusakan itu bukan lagi sekadar kesalahan pejabat, melainkan kegagalan bersama.
Penulis Oleh: Yulinzawati SH. Aktifis Perempuan
