Yulfan menambahkan, Plt. Kepala Pelaksana BPBA juga menyampaikan bahwa bantuan dari BNPB telah dihentikan sementara, posko Lanud telah dibubarkan, dan BPBA tidak lagi menyalurkan bantuan langsung kepada relawan.
Penyaluran logistik, menurut penjelasan
tersebut, hanya dapat dilakukan kepada BPBD yang mengajukan permohonan karena bersumber dari anggaran APBA murni Tahun 2026.
Sebelumnya, Relawan Aceh Tangguh telah menyampaikan Surat Permohonan Dukungan Logistik Nomor: 005/SP-P/RAT/I/2026 tanggal Januari 2026 kepada Kepala Pelaksana BPBA dan surat tersebut telah diterima oleh Kepala Bagian Umum BPBA.
Selain itu, Relawan Aceh Tangguh juga telah melengkapi surat dari Bupati Aceh Tengah yang pada pokoknya memberikan rekomendasi terkait pengambilan dan pendistribusian logistik bantuan bagi korban bencana di Kecamatan Linge.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Relawan Aceh Tangguh, secara struktural Sekretaris BPBA memiliki otoritas administratif dalam pengelolaan dan penatausahaan logistik, termasuk memproses surat permohonan dan meneruskannya kepada unit teknis terkait.
Relawan Aceh Tangguh bahkan menerima informasi bahwa surat tersebut telah diteruskan kepada petugas gudang BPBA.
Namun, ketika dilakukan konfirmasi ulang, petugas gudang menyatakan belum menerima disposisi atau perintah operasional dari Plt. Kepala Pelaksana BPBA.
Hal ini menunjukkan bahwa otoritas administratif Sekretaris BPBA tidak diikuti dengan keputusan operasional dari
Plt. Kepala Pelaksana BPBA, sehingga logistik tidak dapat dikeluarkan dari gudang.
