“Apakah tidak ada penyedia lain di Bireuen yang mampu? Kenapa peluang persaingan tidak dibuka? Pengadaan yang sehat harusnya memberi ruang kompetisi agar harga lebih efisien dan kualitas terjamin,” ujarnya.
SAPA menilai pemborosan lebih dari Rp115 juta bukan angka kecil, apalagi menyangkut sektor kesehatan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Jika mekanisme penyusunan harga saja tidak melalui survei pasar, maka potensi kerugian bisa lebih besar dari yang tercatat.
Fauzan menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh hanya berhenti pada perbaikan administrasi.
“Jika hanya diperbaiki secara administratif tanpa audit investigatif yang mendalam, maka praktik seperti ini berpotensi terus berulang setiap tahun anggaran,” katanya.
SAPA meminta Kejaksaan Negeri Bireuen menelusuri secara menyeluruh persoalan tersebut, termasuk mekanisme penunjukan penyedia, hubungan antara pihak rumah sakit dengan rekanan serta pihak yang bertanggung jawab atas keputusan tersebut
“Jika dalam proses penyelidikan ditemukan adanya persekongkolan atau penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan daerah, maka hal tersebut patut diduga sebagai tindak pidana korupsi dan harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya. (Rilis/Fauzan)
