“Bupati harus mengingatkan para pejabat, khususnya di Dinas Pendidikan, bahwa APBK bukan uang pribadi atau uang keluarga. Itu uang rakyat, sehingga tidak ada alasan untuk menutup-nutupi informasi terkait penggunaannya,” tegasnya.
Menurut Fauzan, karena tidak adanya tanggapan atas permohonan informasi yang telah diajukan sebelumnya, pihaknya terpaksa mengirimkan surat keberatan kepada pemerintah daerah.
“Kami terpaksa mengirimkan surat kedua karena permohonan sebelumnya tidak dijawab. Kondisi ini tentu merugikan kami dari sisi waktu maupun biaya.
Karena itu perlu diberikan pemahaman yang serius kepada para pejabat di Dinas Pendidikan Bireuen agar menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban hukum yang tidak bisa diabaikan,” ujar Fauzan.
Fauzan juga mengingatkan bahwa pejabat publik digaji oleh negara untuk bekerja melayani masyarakat, termasuk memberikan akses informasi yang menjadi hak publik.
“Pejabat bekerja bukan secara sukarela. Mereka digaji oleh negara, bahkan berbagai fasilitas juga diberikan. Karena itu mereka harus bekerja dengan baik, profesional, dan terbuka kepada rakyat,” tegasnya.
Ia juga menyinggung sejumlah temuan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bireuen.
“Sejumlah temuan audit dari BPK di Dinas Pendidikan Bireuen menimbulkan pertanyaan publik. Karena itu masyarakat berhak mengetahui secara terbuka siapa saja rekanan yang mengerjakan proyek-proyek yang bermasalah tersebut,” ungkap Fauzan.
