SAPA juga menilai lemahnya respons dari para pejabat dan perwakilan Aceh tersebut berpotensi memperparah kesalahan dalam pengambilan kebijakan di tingkat nasional.
“Ketika Presiden menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, lalu tidak ada yang meluruskan, maka ini menjadi masalah serius dalam tata kelola pemerintahan.
Kebijakan bisa salah arah karena dibangun di atas informasi yang tidak valid,” lanjut Fauzan.
Lebih jauh, SAPA mengingatkan bahwa persoalan hunian pascabencana merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak dasar warga negara. Karena itu, peran aktif semua pihak, terutama para wakil rakyat, sangat dibutuhkan.
SAPA mendesak seluruh pejabat Aceh, baik di tingkat daerah maupun pusat, untuk segera bersikap terbuka dan menyampaikan kondisi sebenarnya kepada pemerintah pusat, agar tidak terjadi kesalahan persepsi yang merugikan masyarakat.
Selain itu, SAPA juga meminta Presiden untuk melakukan peninjauan langsung ke lapangan tanpa seremonial atau skenario yang dikondisikan.
“Presiden tidak boleh hanya menerima laporan di atas meja. Harus turun langsung melihat kondisi masyarakat. Jangan sampai rakyat masih menderita, sementara yang dilaporkan justru seolah-olah semuanya sudah selesai,” pungkasnya. []
