“Ini sangat berbahaya dan bisa meninggalkan catatan sejarah yang tidak baik bagi Aceh.
Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin ke depan setiap gubernur akan menempatkan anggota keluarganya di BUMD. Hal ini berpotensi merusak sistem dan mencederai kepercayaan publik,” lanjutnya.
Lebih jauh, SAPA menekankan pentingnya penerapan prinsip good corporate governance (GCG) dalam pengelolaan BUMD.
Perusahaan daerah merupakan aset publik yang harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel bukan sebagai ruang kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
SAPA meminta agar keputusan tersebut ditinjau kembali karena memicu keresahan di tengah masyarakat, khususnya bagi kelompok ekonomi lemah yang merasa peluang bagi generasi mereka untuk bersaing secara adil semakin tertutup.
“Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius bahwa akses terhadap jabatan publik tidak lagi berpijak pada kapasitas dan kompetensi, melainkan dipengaruhi oleh kedekatan dengan kekuasaan.
Jika terus dibiarkan, praktik seperti ini berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik dan mencederai rasa keadilan di tengah masyarakat,” pinta Fauzan. []
