Edi Yandra menilai keberadaan kreator informasi lokal, komunitas, relawan, dan pegiat media sangat strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun komunikasi dua arah yang efektif dan partisipatif.
Melalui workshop tersebut, para peserta diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dalam mengemas pesan-pesan pemulihan menjadi konten kreatif yang edukatif, informatif, dan mudah dipahami masyarakat.
“Saya ingin rekan-rekan kreator tidak hanya fokus pada views atau likes, tetapi juga pada dampak dari informasi yang disebarkan,” katanya.
Ia juga menyoroti masih maraknya konten negatif di ruang digital, mulai dari hoaks, fitnah hingga pornografi yang memerlukan pengawasan lebih ketat. Namun, menurutnya, pemerintah daerah masih memiliki keterbatasan kewenangan dalam melakukan penindakan atau take down terhadap konten bermasalah karena kewenangan tersebut berada di pemerintah pusat.
“Kita tidak bisa langsung melakukan take down karena kewenangan pusat. Padahal, pusat belum tentu memahami konteks lokal atau bahasa daerah yang digunakan dalam konten tersebut,” ujarnya.
Edi menjelaskan, proses pengajuan penghapusan konten ke pemerintah pusat kerap memakan waktu satu hingga dua hari, sementara penyebaran konten negatif berlangsung sangat cepat di media digital.
Karena itu, pihaknya berharap adanya pelimpahan kewenangan tertentu kepada daerah agar pengawasan konten lokal dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.
“Kita percaya, melalui kreativitas dan kolaborasi, dapat menghadirkan informasi yang memberikan harapan bagi masyarakat,” pungkasnya.
