“Kita perlu mengetahui secara pasti dan melihat langsung bagaimana skema pengembangannya secara detail,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Dr. Dian Budi Dharma, mengungkapkan bahwa hingga kini Pemerintah Aceh belum menerima secara resmi dokumen Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman dari SKK Migas.
“Kami hanya memperoleh informasi dari dokumen AMDAL,” ujarnya.
Hal serupa disampaikan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Nasri Djalal. Menurutnya, BPMA juga belum menerima dokumen tersebut meski telah menyurati SKK Migas.
“Kami sudah menyurati SKK Migas, namun sampai sekarang belum mendapat balasan sehingga dokumen itu juga belum kami miliki,” kata Nasri.
Menutup rapat, Sekda Aceh M. Nasir Syamaun menyampaikan dua keputusan utama yang telah disepakati peserta rapat.
“Pertama, Gubernur Aceh akan menyurati Presiden Prabowo agar migas Blok Andaman menjadi penggerak hilirisasi industri di KEK Arun Lhokseumawe. Kedua, Pemerintah Aceh akan mengundang Mubadala Energy dan SKK Migas untuk membahas secara langsung rencana pengembangan Blok Andaman,” kata Nasir.
Usai rapat, Sekda Aceh langsung meminta Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh untuk menyusun konsep surat kepada Presiden sesuai dengan substansi dan rekomendasi yang telah disepakati bersama. []
