Sabri menjelaskan, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2024 akan terus disosialisasikan kepada masyarakat. Dalam implementasinya, Pemerintah Kota Banda Aceh akan bekerja sama dengan seluruh unsur masyarakat untuk memastikan perlindungan terhadap anak berjalan secara efektif.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan kepada pemerintah atau pihak berwenang apabila menemukan kasus kekerasan terhadap anak, sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kepedulian seluruh masyarakat untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan,” katanya.
Lebih lanjut, Sabri menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh melalui dinas yang membidangi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan sosial terus berupaya memberikan pembinaan serta pendampingan kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan.
Sebagai ibu kota Provinsi Aceh, Banda Aceh juga menghadapi berbagai persoalan sosial akibat tingginya mobilitas masyarakat. Namun demikian, menurut Sabri, pemerintah terus berupaya menyelesaikan berbagai persoalan sosial tersebut melalui pembinaan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
“Keberhasilan mewujudkan Kota Layak Anak sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Mari kita bersama-sama menjaga dan melindungi anak-anak agar mereka tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia,” pungkasnya. []
